MATERI BAB.V KEMISKINAN dan KESENJANGAN, BAB.VI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH & OTONOMI DAERAH, BAB.VII SEKTOR PERTANIAN, BAB.VIII INDUSTRIALISASI di INDONESIA

BAB.V KEMISKINAN dan KESENJANGAN

A. Konsep dan Pengertian Kesenjangan

Kesenjangan adalah distribusi yang tidak merata (ketidakadilan dan ketidaksetraaan) yang dialami oleh individu dan kelompok yang dianggap penting dalam suatu masyarakat dan penilaian yang tidak sama serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup. Juga, hak dan kewajiban tidak didistribusikan secara merata atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja. Dapat pula berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.

Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kesenjangan berasal dari kata “senjang” yang berarti;

Ö   tidak simetris atau tidak sama bagian yg di kiri dan yg di kanan (tt ukiran dsb); genjang;

Ö   berlainan sekali; berbeda;

Ö   ada (terdapat) jurang pemisah;.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kesenjangan adalah jarak yang terjadi ditengah-tengah masyarakat disebabkan oleh perbedaan status sosial, maupun status ekonomi yang ada ditengah-tengah masyarakat (Pendidikan).

B. Garis kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi 

C. Penyebab dan Dampak kemiskinan

Penyebab terjadinya kemiskinan :

Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

      1.  Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

2.      Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata.

Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih.

2. Tingkat pendidikan yang rendah.

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

3. Kurangnya perhatian dari pemerintah.

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Dampak kemiskinan :

1. Tingkat kriminalitas yang tinggi

2. Kesehatan sulit di dapatkan
3. Pengangguran
4. Putusnya sekolah
5. Rusaknya generasi penerus

D. Pertumbuhan Kesenjangan dan Kemiskinan :

1.      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kesenjangan: Hipotesis Kuznets

Data decade 1970an dan 1980an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak Negara berkembang, terutama Negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi: semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.  Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) memperlihatkan perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum miskin dan kaum kaya di Swedia, Inggris dan AS, serta beberapa Negara di Eropa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama decade 1970an dan 1980an.  Jantti membuat kesimpulan semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan public.  Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua factor penyebab penting.

Literature mengenai perubahan kesenjangan dalam dsitribusi pendapatan awalnya didominasi oleh apa yang disebuthipotesis Kuznets. Dengan memakai data antar Negara (cross section) dan data dari sejumlah survey/observasi di tiap Negara (time series), Simon Kuznets menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat perdapatan per kapita berbentuk U terbalik.  Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (rural) ke ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industry.

2.      Hubungan antara Pertumbuhan dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan, seperti yang telah dibahas di atas.  Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur berkurang.  Namun banyak factor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/Negara seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.

E. Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

A. Indikator Kesenjangan

Ada sejumlah cara untuk mengukur  tingkat  kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam  literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the Generalized Entropy(GE),ukuranAtkinson,danKoefisienGini.
Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0-1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama daripendapatan)
Bila 1 : ketidak merataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.
Ide dasar dari perhitungan  koefisien gini berasal dari Kurva Lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketida kmerataan distribusi pendapatan.
Ketimpangan dikatakan  sangat  tinggi apabilai nilai koefisien gini berkisar antara 0,71-1,0.
Ketimpangan dikatakan  tinggi dengan nilai koefisien gini 0,5-0,7.
Ketimpangan dikatakan sedang dengan nilai koefisien gini antara 0,36-0,49.
Ketimpangan dikatakan  rendah dengan nilai koefisien gini antara 0,2-0,35.

Selain alat ukur diatas, cara pengukuran  lainnya yang  juga umum digunakan, terutama oleh Bank Dunia adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokkan  menjaditigagroup :
40%pendudukdenganpendapatanrendah,
40%pendudukdenganpendapatanmenengah,
20%penduduk dengan pendapatan tinggi dari jumlah penduduk.

Selanjutnya, ketidak merataan  pendapatan diukur berdasarkan  pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk dengan pendapatan  rendah.
Menurut  kriteria Bank Dunia, tingkat ketidak merataan dalam distribusi yaitu :
pendapatan dinyatakan tinggi, apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan.
Tingkat ketidak  merataan sedang, apabila kelompok tersebut menerima 12% sampai17%darijumlahpendapatan.
Sedangkan ketidak merataan rendah, apabila kelompok tersebut menerima lebih besardari17%darijumlahpendapatan.

B. Indikator Kemiskinan
Karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan  minimum  makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum  makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan  pengeluaran kebutuhan  minimum  bukan  makanan  meliputi pengeluaran  untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.
BPSmenggunakan2macampendekatan,yaitu:
1.Pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach)
Basic Needs Appoarch merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhikebutuhandasar.

B.1. Pendekatan Head Count Index

Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan  minimum  makanan dan  non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan  nonmakanan(nonfoodline.

F. Kemiskinan di Indonesia

Antara pertengahan tahun 1960-an sampai tahun 1996, waktu Indonesia berada dibawah kepemimpinan Pemerintahan Orde Baru Suharto, tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis - baik di desa maupun di kota - karena pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat dan adanya program-program penanggulangan kemiskinan yang efisien. Selama pemerintahan Suharto angka penduduk Indonesia yang tinggal di bawah garis kemiskinan menurun drastis, dari awalnya sekitar setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sampai hanya sekitar 11 persen saja. Namun, ketika pada tahun 1990-an Krisis Finansial Asia terjadi, tingkat kemiskinan melejit tinggi, dari 11 persen menjadi 19.9 persen di akhir tahun 1998, yang berarti prestasi yang sudah diraih Orde Baru hancur seketika.

Tabel berikut ini memperlihatkan angka kemiskinan di Indonesia, baik relatif maupun absolut:

Statistik Kemiskinan dan Ketidaksetaraan di Indonesia:

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Relatif (% dari populasi)	17.8	16.6	15.4	14.2	13.3	12.5	11.7	11.5	11.0
Kemiskinan Absolut(dalam jutaan)	39	37	35	33	31	30	29	29	28
Koefisien Gini/ Rasio Gini	-	0.35	0.35	0.37	0.38	0.41	0.41	0.41	-

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel di atas menunjukkan penurunan kemiskinan nasional secara perlahan. Namun, pemerintah Indonesia menggunakan persyaratan dan kondisi yang tidak ketat mengenai definisi garis kemiskinan, sehingga yang tampak adalah gambaran yang lebih positif dari kenyataannya. Tahun 2014 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 312,328. Jumlah tersebut adalah setara dengan USD $25 yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri. Namun jika kita menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka persentase tabel di atas akan kelihatan tidak akurat karena nilainya seperti dinaikkan beberapa persen. Lebih lanjut lagi, menurut Bank Dunia, angka penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD $2 per hari mencapai angka 50.6 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia hidup hampir di bawah garis kemiskinan. Laporan lebih anyar lagi di media di Indonesia menyatakan bahwa sekitar seperempat jumlah penduduk Indonesia (sekitar 60 juta jiwa) hidup sedikit di atas garis kemiskinan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit. Ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya.

Kemiskinan di Indonesia dan Distribusi Geografis

Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis. Jika dalam pengertian absolut lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia yang hidup miskin berada di pulau Jawa (yang berlokasi di bagian barat Indonesia dengan populasi padat), dalam pengertian relatif propinsi-propinsi di Indonesia Timur menunjukkan nilai kemiskinan yang lebih tinggi. Tabel di bawah ini menunjukkan lima propinsi di Indonesia dengan angka kemiskinan relatif yang paling tinggi. Semua propinsi ini berlokasi di luar wilayah Indonesia Barat seperti Jawa, Sumatra dan Bali, yang adalah wilayah-wilayah yang lebih berkembang.

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Relatif Tinggi¹ 

Papua	27.8%
Papua Barat	26.3%
Nusa Tenggara Timur	19.6%
Maluku	18.4%
Gorontalo	17.4%

¹ persentase berdasarkan total penduduk per propinsi bulan September 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tingkat kemiskinan di propinsi-propinsi di Indonesia Timur ini, di mana sebagian besar penduduknya adalah petani, kebanyakan ditemukan di wilayah pedesaan. Di daerah tersebut masyarakat adat sudah lama hidup di pinggir proses dan program pembangunan. Migrasi ke daerah perkotaan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan dan - dengan demikian - menghindari kemiskinan.

Bertentangan dengan angka kemiskinan relatif di Indonesia Timur, tabel di bawah ini menunjukkan angka kemiskinan absolut di Indonesia yang berkonsentrasi di pulau Jawa dan Sumatra.

Propinsi dengan Angka Kemiskinan Absolut Tinggi¹ 

Jawa Timur	4.7
Jawa Tengah	4.6
Jawa Barat	4.2
Sumatra Utara	1.4
Lampung	1.1

¹ dalam jumlah jutaan pada bulan September 2014
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Stabilitas harga makanan (khususnya beras) adalah masalah penting bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli beras. Oleh karena itu,tekanan inflasi harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin dan secara signifikan menaikkan persentase angka kemiskinan di negara ini.

Kemiskinan di Indonesia: Kota dan Desa

Indonesia telah mengalami proses urbanisai yang cepat dan pesat. Sejak pertengahan 1990-an jumlah absolut penduduk pedesaan di Indonesia mulai menurun dan saat ini lebih dari setengah total penduduk Indonesiatinggal di wilayah perkotaan (20 tahun yang lalu sekitar sepertiga populasi Indonesia tinggal di kota).

Kecuali beberapa propinsi, wilayah pedesaan di Indonesia relatifnya lebih miskin dibanding wilayah perkotaan. Angka kemiskinan pedesaan Indonesia (persentase penduduk pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan desa tingkat nasional) turun hingga sekitar 20 persen di pertengahan 1990-an tetapi melonjak tinggi ketika Krisis Finansial Asia (Krismon) terjadi antara tahun 1997 dan 1998, yang mengakibatkan nilainya naik mencapai 26 persen. Setelah tahun 2006, terjadi penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang cukup signifikan seperti apa yang ditunjukkan tabel dibawah ini:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan desa)	20.0	21.8	20.4	18.9	17.4	16.6	15.7	14.3	14.4	13.8

Sumber: Bank Duna dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka kemiskinan kota adalah persentase penduduk perkotaan yang tinggal di bawah garis kemiskinan kota tingkat nasional. Tabel di bawah ini, yang memperlihatkan tingkat kemiskinan perkotaan di Indonesia, menunjukkan pola yang sama dengan tingkat kemiskinan desa: semakin berkurang mulai dari tahun 2006.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Kota (% penduduk yg tinggal di bawah garis kemiskinan kota)	11.7	13.5	12.5	11.6	10.7	9.9	9.2	8.4	8.5	8.2

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Dalam dua tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2005 dan 2006 terjadi peningkatan angka kemiskinan. Ini terjadi terutama karena adanya pemotongan subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintahan presiden SBY diakhir tahun 2005. Harga minyak yang secara internasional naik membuat pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM guna meringankan defisit anggaran pemerintah. Konsekuensinya adalah inflasi dua digit antara 14 sampai 19 persen (yoy) terjadi sampai oktober 2006.

Ketidaksetaraan di Indonesia yang semakin Meluas?

Koefisien GINI, yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, menunjukkan tren penurunan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah koefisien 0 menunjukkan kesetaraan yang sempurna, sedangkan koefisien 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Namun, kita masih dapat mempertanyakan metodologi koefisien GINI ini karena ia membagi penduduk dalam lima kelompok, masing-masing berisi 20 persen dari populasi: dari 20 persen terkaya sampai ke 20 persen termiskin. Selanjutnya, koefisien ini mengukur kesetaraan (dan ketimpangan) antara kelompok-kelompok tersebut. Ketika menggunakan koefisien ini untuk Indonesia masalah yang timbul adalah negara ini memiliki karakter ketidakseimbangan ekstrim dalam setiap kelompoknya, sehingga membuat hasil koefisien GINI kurang selaras dengan kenyataan. Terlebih lagi media di Indonesia sering melaporkan bahwa kesenjangan antara miskin dan kaya di Indonesia sebenarnya justru semakin meluas.

G. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Di dalam suatu negara, pastilah terdapat tantangan besar di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu tantangan tersebut adalah kemiskinan. Di Indonesia sendiri, terdapat begitu banyak masyarakat yang terjerat dalam kemiskinan. Hal ini tentu saja tidak di inginkan oleh masyarakat Indonesia. Semua akibat tentunya terdapat sebabnya. Seperti kemiskinan ini, tidak terjadi begitu saja. Namun, hal ini terjadi mungkin dikarenakan faktor-faktor dalam masyarakat itu sendiri.
Kemiskinan sendiri mempunyai arti suatu keadaan di mana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup.

Dari pengertian tersebut, dapat kita analisis sebab atau faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain :

a. Tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata rendah.
b. Cara berpikir yang masih tradisional dan konservatif.
c. Apatis dan anti hal-hal baru.
d. Mentalitas dan etos kerja yang kurang baik.
e. Keadaan alam yang kurang mendukung.
f. Keterisoliran secara geografis dari pusat.
g. Tiadanya potensi atau produk andalan.
h. Rendahnya kinerja dan budaya korup aparatur pemerintah daerah.

H. Kebijakan Anti Kemiskinan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan disajikan dan gambar berikut ini.

Kebijakan lembaga dunia mencakup World Bank, ADB, UNDP, ILO, dsb.

World bank (1990) peprangan melawan kemiskinan melalui:

• Pertumbuhan ekonomi yang luas dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya
• Pengembangan SDM
• Membuat jaringan pengaman social bagi penduduk miskin yang tidak mampu memperoleh dan menikmati pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja serta pengembangan SDM sebagai akibat dari cacat fisik dan mental, bencana, konflik social atau wilayah yang terisolasi

World bank (2000) memberikan resep baru dalam memerangi kemiskinan dengan 3 pilar:

1. Pemberdayaan yaitu proses peningkatan kapasitas penduduk miskin untuk mempengaruhi lembaga-lembaga pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan memperkuat partisipasi mereka dalam proses politik dan pengambilan keputusan tingkat local.
2. Keamanan yaitu proteksi bagi orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen yang lebih baik dalam menangani goncangan ekonomi makrodan jaringan pengaman yang lebih komprehensif.
3. Kesempatan yaitu proses peningkatan akses kaum miskin terhadap modal fisik dan modal manusia dan peningkatan tingkat pengembalian dari asset asset tersebut.

ADB (1999) menyatakan ada 3 pilar untuk mengentaskan kemiskinan:

• Pertumbuhan berkelanjutan yang prokemiskinan
• Pengembangan social yang mencakup: pengembangan SDM, modal social, perbaikan status perempuan, dan perlindungan social
• Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

Factor tambahan:

• Pembersihan polusi udara dan air kota-kota besar
• Reboisasi hutan, penumbuhan SDM, dan perbaikan tanah

Strategi oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan:

1. Jangka pendek yaitu membangun sector pertanian, usaha kecil dan ekonomi pedesaan
2. Jangka menengah dan panjang mencakup:

·      Pembangunan dan penguatan sector swasta

·      Kerjasama regional

·      Manajemen APBN dan administrasi

·      Desentralisasi

·      Pendidikan dan kesehatan

·      Penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan

·      Pembagian tanah pertanian yang merata

Soal - soal :

1. Dibawah ini yg tidak termasuk penyebab kemiskinan adalah...
a. tingkat pendidikan tinggi*
b. tingkat pendidikan rendah
c. kurangnya perhatian dari pemerintah
d. laju pertumbuhan penduduk

2. Dibawah ini yg termasuk dampak kemiskinan adalah ....
a. kesehatan gampang di dapatkan
b. putus sekolah*
c. sedikitnya tingkat pengangguran
d. terbuka dalam hal hal baru

3. Dibawah ini yang bukan cara untuk mengatasi kemiskinan adalah...
a. memberikan pelatihan
b. membantu renovasi rumah*
c. memberikan layanan kesehatan
d. memberiakan bantuan pendidikan

4. Banyaknya pengangguran jika tidak dikendalikan akan mengakibatkan...
a. kesenjangan sosial*
b. Kerawanan sosial
c. Gangguan keamanan
d. Kecemburuan sosial

5. Dibawah kepemimpinan siapakah tingkat kemiskinan di Indonesia menurun drastis baik di desa maupun dikota...
a. Soekarno
b. Soeharto*
c. Gusdur
d. Megawati

VI. PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH & OTONOMI DAERAH

A. Undang-Undang Otonomi Daerah

·         Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

·         Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.

·         Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

·         UU No. 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ø Beberapa alasan munculnya Undang-Undang Otonomi Daerah:

1.   Terjadinya krisis ekonomi yang pada akhirnya memunculkan krisis multi dimensi

2.   Isu disintegrasi yang merebak di beberapa propinsi yang kaya Sumberdaya

3.   UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan keuangan antara          pemerintah pusat dan daerah

Ø  Tujuan:

1.     UU No. 22  untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaran otonomi daerah

2.     UU No. 25  Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta sistem perimbangan keuangan yang baik antara pusat dan daerah

Ø  Beberapa Permasalahan:

1.     Kemampuan keuangan atau kapasitas/potensi fiskal daerah, akan menentukan dapat tidaknya suatu daerah untuk tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana.Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah

2.     Pendapatan daerah: PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pemberian dari pemerintah

3.     Dalam UU No. 25 ada tambahan pos penerimaan daerah yaitu dana perimbangan dari pemerintah       pusat

Ø  Beberapa dampak dari diberlakukannya UU No. 25 terhadap keuangan daerah adalah :

·         Peranan PAD  dalam pembiayaan pembangunan ekonomi (APBD) tidak terlalu besar. Hal   ini mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pemerintah pusat.

·         Ada Korelasi positif antara daerah yang kaya SDA dan SDM  dengan peranan PAD dalam APBD

·         Pada tahun 1998/1999 terjadi penurunan PAD dalam pembentukan APBD-nya, salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda tanah air.

REFERENSI:                                    

www.repository.binus.ac.id/content/J0062/J006248353.pp/

B. Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah

Ø  Pendapatan daerah: PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pemberian dari pemerintah

Ø  Dalam UU No. 25 ada tambahan pos penerimaan daerah yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat

Ø Beberapa dampak dari diberlakukannya UU No. 25 terhadap keuangan daerah adalah :

Peranan PAD  dalam pembiayaan pembangunan ekonomi (APBD) tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pemerintah pusat.

Ada Korelasi positif antara daerah yang kaya SDA dan SDM  dengan peranan PAD dalam APBD

Pada tahun 1998/1999 terjadi penurunan PAD dalam pembentukan APBD-nya, salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda tanah air.

REFERENSI:

http://repository.binus.ac.id/content/J0062/J006248353.pp/

C. Pembangunan Ekonomi Regional

Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:

Suatu daerah dianggap sebagai ruang di mana kegiatan ekonomi terjadi clan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama.Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapitanya,sosial-budayanya, geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah modal.

Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian seperti ini dinamakan daerah perencanaanatau daerah administrasi.

Dalam praktik, jika kita membahas perencanaan pembangunan ekonomi daerah maka pengertian yang ketiga tersebut di atas yang lebih banyak digunakan, karena

Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu, akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administratif yang ada.

Daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah dianalisis, karena biasanya pengumpulan data di berbagai daerah dan suatu negara, pembagiannya didasarkan pada satuan administratif.

REFERENSI:

www.repository.binus.ac.id/content/J0062/J006248353.pp/

D. Faktor Penyebab Ketimpangan

Penyebab ketimpangan ekonomi antar propinsi di Indonesia:

1.    Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

2.    Alokasi investasi

3.    Tingkat mobilitas FT rendah antar daerah

4.    Perbedaan SDA antar propinsi         

5.    Perbedaan kondisi demografis antar wilayah

6.    Kurang lancarnya perdagangan antar propinsi

E. Pembangunan Indonesia Bagian Timur

Saat ini pembangunan perekonomian di Indonesia tengah mengacu pada komitmen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pada 27 Mei 2011 lalu. Mengacu kepada hal itu strategi utama yang harus dibangun salah satunya adalah penguatan konektivitas nasional.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Emil Salim mengatakan untuk untuk mengembangkan keutuhan NKRI, perlu mengutamakan penggalakan konektivitas Indonesia bagian barat dan timur. Sebab, kata dia, saat ini Indonesia bagian timur masih tertinggal sehingga tidak menarik minat pengusaha berinvestasi di sana.

“Indonesia bagian timur harus dibangun, harus dikembangkan terus, untuk memperkuat perekonomian di Indonesia, koridor ekonomi di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku, masih mencatat angka buruk di semua indikator kesejahteraan penduduk, kemiskinan, dan gizi buruk,” katanya dalam Seminar ‘Indonesia Tanpa Kemiskinan’, di FEUI, Kampus Depok, Selasa (31/5/2011).

Padahal, kata Emil, Papua dan Maluku dapat diandalkan sebagai pusat perikanan dan energi. Namun, ia menyarankan tetap harus memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK).

“Tak hanya itu, tapi ada juga pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, serta harus membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, serta listrik, energi, dan sarana air bersih,” tegasnya.

Pengembangan wilayah bagian timur Indonesia juga bisa ditingkatkan melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Serta merangsang pihak perbankan untuk mengucurkan kredit pembangunan di sana.

REFERENSI:

http://economy.okezone.com/read/2011/05/31/20/463228/pembangunan-indonesia-bagian-timur-harus-diperkuat/

F. Teori dan Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori:

1.    Teori basis ekonomi

Penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah permintaan barang dan jasa dari luar daerah termasuk ekspor. Produksi dengan input lokal yang menghasilkan output dijual ke luar daerah menghasilkan Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan peluang kerja daerah tersebut

2.    Teori lokasi

Teori ini untuk menentukan kawasan industry suatu daerah. Pengusaha rasional berupaya untuk memperoleh keuntungan dengan biaya minimal melalui pemilihan lokasi yang berbiaya minimal

3.    Teori daya tarik industry

Faktor penentu pembangunan industry di suatu daerah mencakup faktor daya tarik industry dan faktor daya saing daerah.

Faktor daya tarik industry:

1.       Produktivitas TK

2.       Industri-industri terkait dalam pengembangan industry untuk     meningkatkan NT daerah dan mengurangi ketergantungan impor

3.       Daya saing masa depan

4.       Spesialisasi industry

5.       Potensi X

6.       Prospek bagi permintaan domestik

Faktor daya saing daerah:

7.       Pasar

8.       Persaingan

Keuangan dan ekonomi (NT, kesempatan kerja, keamanan, stabilitas ekonomi, pemanfaatan kapasitas produksi, skala ekonomi, dan infra struktur ekonomi)

Kompleksitas, diferensiasi, paten, hak cipta dan proses T manufaktur

Model analisis pembangunan daerah mencakup:

Analisis SS untuk analisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Titik tolak analisis ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah ditentukan oleh 3 faktor:

Komponen pertumbuhan ekonomi nasional atau regional (pangsa pasar propinsi dalam pertumbuhan ekonomi nasional

Pergeseran proporsional atau pergeseran industry mix dimana suatu propinsi yang memiliki pangsa output yang lebih besar untuk industry yang tumbuh pesat harus tumbuh dengan lebih cepat daripada nasional secara keseluruhan

Pergeseran daya saing untuk menentukan tingkat daya saing sector dalam propinsi.

Location Quotients (LQ) adalah teknik memperluas metode SS untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sector suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian tersebut dengan tingkat nasional

Angka Pengganda Pendapatan digunakan untuk mengukur potensi kenaikan pendapatan suatu daerah dari suatu keguatan ekonomi yang baru atau peningkatan output dari suatu sector diwilayah tersebut.

Analisis Input-Output yaitu untuk mengukur perekonomian suatu daerah dengan melihat keterkaitan antar esktor dalam upaya memahami kompleksitas perekonomian daerah tersebut dan kondisi yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan antara AS dan AD.

Soal-Soal :
1. Kasatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .

a. otonomi daerah* b. otonomi penuh c. Desentralisasi d. Daerah Otonom

2. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangaka Negara kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ini adalah pengertian dari . . . .

a. otonomi daerah b. otonomi penuh c. Desentralisasi* d. Daerah Otonom

3.Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk ,mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peratutan perundang-undangan. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintahan daerah nomor . . . .

a. 22/2004 b. 23/2004 c. 32/2004* d. 33/2004

4. Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah. Kalimat ini adalah bunyi UU pemerintah daerah nomor .....

a. 22/2004 b. 23/2004 c. 32/2004 d. 33/2004*

5. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah serta sistem perimbangan keuangan yang baik antara pusat dan daerah. kalimat ini adalah bunyi UU pemerintah daerah nomor ...
a.22 b.23 c.24 d.25*

VII. SEKTOR PERTANIAN

A. Sektor Pertanian di Indonesia

Selama periode 1995-1997  PDB sektor pertanian (peternakan, kehutanan & perikanan) menurun & sektor lain seperti menufaktur meningkat. Sebelum krisis moneter, laju pertumbuhan output sektor pertanian < ouput sektor non pertanian 1999 semua sektor turun kecuali listrik, air dan gas. Rendahnya pertumbuhan output pertanian disebabkan :

1. Iklim kemarau jangka panjang berakibat volume dan daya saing turun

2. Lahan lahan garapan petani semakin kecil

3. Kualitas SDM rendah

4. Penggunaan Teknologi rendah

Sistem perdagangan dunia pasca putaran Uruguay (WTO/GATT) ditandatangani oleh 125 negara anggota GATT telah menimbulkan sikap optimisme & pesimisme Negara LDC’s:

1. Optimis Persetujuan perdagangan multilateral WTO menjanjikan berlangsungnya perdagangan bebas didunia terbebas dari hambatan tariff & non tariff

2. Pesimis Semua negara mempunyai kekuatan ekonomi yg berbeda. DC’s mempunyai kekuatan > LDC’s

3. Perjanjain tersebut merugikan bagi LDC’s, karena produksi dan perdagangan komoditi pertanian, industri & jasa di LDC’s masih menjadi masalah besar & belum efisien sbg akibat dari rendahnya teknologi & SDM, shg produk dri DC’s akan membanjiri LDC’s.

Butir penting dalam perjanjian untuk pertanian:

1. Negara dg pasar pertanian tertutup harus mengimpor minimal 3 % dari kebutuhan konsumsi domestik dan naik secara bertahap menjadi 5% dlm jk waktu 6 tahun berikutnya

2. Trade Distorting Support untuk petani harus dikurangi  sebanyak 20% untuk DC’s dan 13,3 % untuk LDC’s selama 6 tahun

3. Nilai subsidi ekspor langsung produk pertanian harus diturunkan sebesar 36% selama 6 tahun & volumenya dikurangi 12%.

4. Reformasi bidang pertanian dlm perjanjian ini tdk berlaku utk negara miskin

Temuan hasil studi dampak perjanjian GATT:

Skertariat GATT (Sazanami, 1995) Perjanjian tsb berdampak + yakni peningkatan pendapatan per tahun  Eropa Barat US $ 164 Milyar, USA US$ 122 Milyar, LDC’s & Eropa Timur US $ 116 Milyar. Pengurangan subsidi ekspor sebesar 36 % dan penurunan subsidi sector pertanian akan meningkatkan pendapatan sector pertanian Negara Eropa US $ 15 milyar & LDC’s US $ 14 Milyar

Goldin, dkk (1993) Sampai th 2002, sesudah terjadi penurunan tariff & subsidi 30% manfaat ekonomi rata-rata pertahun oleh anggota GATT sebesar US $ 230 Milyar (US $ 141,8 Milyar / 67%0 dinikmati oleh DC’s dan Indonesia rugi US $ 1,9 Milyar pertahun

Satriawan (1997) Sektor pertanian Indonesia rugi besar dlm bentuk penurunan produksi komoditi pertanian sebesar 332,83% dengan penurunan beras sebesar 29,70% dibandingkan dg Negara ASIAN

Feridhanusetyawan, dkk (2000) Global Trade Analysis Project mengenai 3 skenario perdagangan bebas yakni Putaran Uruguay, AFTA & APEC. Ide dasarnya: apa yang terjadi jika 3 skenario dipenuhi (kesepakatan ditaati) dan apa yang terjadi jika produk pertanian diikutsertakan? Perubahan yang diterapkan dalam model sesuai kesepakatan putaran Uruguay adalah:

Pengurangan pajak domestic & subsidi sector pertanian sebesar 20% di DC’s dan 13 % di LDC’s

Penurunan pajak/subsidi ekspor sector pertanian 36% di DC’s & 24% di LDC’s

Pengurangan border tariff untuk komoditi pertanian & non pertanian

Liberalisasi perdagangan berdampak negative bagi Indonesia thd produksi padi & non gandum. Untuk AFTA & APEC, liberalisasi  perdagangan pertanian menguntungkan Indonesia dg meningkatnya produksi jenis gandum lainnya (terigu, jagung & kedelai). AFTA Indonesia menjadi produsen utama pertanian di ASEANdan output pertanian naik lebih dari 31%. Ekspor pertanian naik 40%.

B. Nilai Tukar Petani

 Nilai tukar nilai tukar suatu barang dengan barang lainnya. Jika harga produk A Rp 10 dan produk B Rp 20, maka nilai tukar produk A thd B=(PA/PB)x100% =1/2. Hal ini berarti 1 produk A ditukar dengan ½ produk B. Dengan menukar ½ unit B dapat 1 unit A. Biaya opportunitasnya adalah mengrobankan 1 unit A utk membuat ½ unit B.

Dasar Tukar (DT) :

1. DT dalam negeri pertukaran 2 barang yang berbeda di dalam negeri dengan mata uang nasional

2. DT internasional / Terms  Of  Trade pertukaran 2 barang yang berbeda di dalam negeri dg mata uang internasional

Nilai Tukar Petani Selisih harga output pertanian dg harga inputnya (rasio indeks harga yang diterima petani dg indeks harga yang dibayar).

- Semakin tinggi NTP semakin baik.

-  NTP setiap wilayah berbeda dan ini tergantung:

1. Inflasi setiap wilayah
2. Sistem distribusi input pertanian

3. Perbedaan ekuilibrium pasar komoditi pertanian setiap wilayah      (D=S) D>S harga naik & D<S harga turun  

 Pekembangan NTP tsb menunjukkan pertani di JABAR & JATENG rugi dan di Yogja & JATIM untung. Hal ini dsebabkan oleh byk factor termasuk system distribusi pupuk di Yogya & JATIM lebih baik dari JABAR & JATENG

C. Investasi di sektor pertanian tergantung :

§ Laju pertumbuhan output

§ Tingkat daya saing global komoditi pertanian

Investasi:

§ Langsung Membeli mesin

§ Tdk Langsung Penelitian & Pengembangan

Hasil penelitian:

§ Supranto (1998) laju pertumbuhan sektor ini rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit yg mengalir kecil. Hal ini karena resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai tambah lebih kecil di sektor pertanian.

Tabel 5.17 Investasi di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96

Sektor	1993	1994	1995	1996
Pertanian	2.735	4.545	7.128	15.284
Manufaktur	24.032	31.922	43.342	59.218

§ Simatupang (1995) kredit perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding ke sektor pertanian.

Tabel 5.18 Kredit Perbankan di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96

Sektor	1993	1994	1995	1996
Pertanian	7.846	8.956	9.841	11.010
Manufaktur	11.346	13.004	15.324	15.102

Penurunan ini disebabkan ROI sector pertanian +/- 15 %,shg tdk menarik.

D. Keterkaitan Pertanian dengan Industri Manufaktur

Salah satu penyebab krisis ekonomi kesalahan industrialisasi yg tidak berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sector pertanian (+) walaupu kecil, sedangkan industri manufaktur (-). Jepang, Taiwan & Eropa dlm memajukan industri manufaktur diawali dg revolusi sector pertanian.

Alasan sector pertanian harus kuat dlm proses industrialisasi :

§ Sektor pertanian kuat pangan terjamin tdk ada laparèkondisi sospol stabil

§ Sudut Permintaan Sektor pertanian kuatè pendapatan riil perkapita naik permintaan oleh petani thd produk industri manufaktur naik berarti industri manufaktur berkembang & output industri menjadi input sektor pertanian

§ Sudut Penawaran permintaan produk pertanian sbg bahan baku oleh industri manufaktur.

§ Kelebihan output sektor pertanian digunakan sbg sb investasi sektor industri manufaktur spt industri kecil dipedesaan.

Kenyataan di Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam industri manufaktur sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung kepada barang impor.

Soal-Soal :

1. Dibawah ini merupakan alasan sektor pertanian harus kuat dalam proses industrialisasi, kecuali ...
a. Sektor pertanian kuat pangan terjamin tdk ada lapar kondisi sospol stabil
b. Sudut Permintaan Sektor pertanian kuat pendapatan riil perkapita naik permintaan oleh petani thd produk industri manufaktur naik berarti industri manufaktur berkembang & output industri menjadi input sektor pertanian.
c. Sudut Penawaran permintaan produk pertanian sbg bahan baku oleh industri manufaktur
d. kekurangan output sektor pertanian*

2. Dibawah ini yg tidak termasuk penyebab rendahnya pertumbuhan output, adalah ...
a. klim kemarau jangka panjang berakibat volume dan daya saing turun

b. Lahan lahan garapan petani semakin kecil

c. Kualitas SDM rendah
d. Penggunaan teknologi tinggi*

3. Menurut siapakah hasil pertanian di indonesia pada tahun 1995 berjumlah 7.128 ...
a. Supranto*
b. Simatupang
c. Sungkono
d. Sudarso

4. menurut sipakah kredit perbankan lebih byk megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding ke sektor pertanian....

a. Supranto
b. Simatupang*
c. Sungkono
d. Sudarso

5. Berapa besar kredit Perbankan di sektor industri manufaktur pada tahun 1994 menurut simatupang ..
a. 15.324
b. 31.922
c. 13.004*
d. 11.010

VIII. INDUSTRIALISASI di INDONESIA

A. Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Industrialisasi suatu proses interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Industrialisasi merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam meilmpah seperti Kuwait & libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa industrialisasi.

B. Faktor-Faktor pendorong industrialisasi (perbedaan intesitas dalam proses industrialisasi antar negara) :

a) Kemampuan teknologi dan inovasi

b) Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita

c) Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat

d) Besar pangsa pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi

e) Ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.

f) Keberadaan SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi

g) Kebijakan/strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspor.

C.Perkembangan Sektor Industri Manufaktur di Indonesia

Industri diklasifikasikan:

a)    Industri primer/hulu yaitu mengolah output dari sektor pertambangan (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap selanjutnya

b)    Industri sekunder/manufaktur yang mencakup: industri pembuat modal (mesin), barang setengah jadi dan alat produksi, dan industri hilir yang memproduksi produk konsumsi

A.   Pertumbuhan output.

Pertumbuhan output yang tinggi disebabkan oleh permintaan eksternal yang tinggi. Pertumbuhan PDB 3 sektor penting di LDCs sebagai berikut:

Sumber Utama Pertumbuhan PDB menurut Tiga Sektor di Negara Berkembang 1970 -1995 (%)

Sektor	Laju Pertumbuhan Rata rata				Pangsa dari Kontribusi thd Pertumbuhan PDB
Pertanian	2,7	3,4	2,4	2,9	10,5	16	8,2	13,9
Manufaktur	6,8	4,6	6,9	5,9	21,3	26	32,1	22,9
Jasa	6,3	3,6	4,5	4,9	50,3	49,4	46,4	47,6
PDB	5,7	3,5	4,7	4,6	100	100	100	100

§ Laju pertumbuhan output rata rata pertahun untuk sektor manufaktur (22,9 %) lebih tinggi dari pertanian (13,9%) periode 1970 – 1995.

§ Kontribusi thd pertumbuhan PDB 1970 – 1980 (21,3 %) & 1990 – 1995 (32,1%)

§ Pertmbuhan output sektor manufaktur karena permintaan eksternal èekspor tinggi

Sumber Utama Pertumbuhan PDB menurut Tiga Sektor di Negara Asia Timur & Tenggara 1970 -1995 (%)

Sektor	Laju Pertumbuhan Rata rata				Pangsa dari Kontribusi thd Pertumbuhan PDB
Pertanian	1,9	3,2	3,3	2,7	23,6	22,4	22,1	26,2
Manufaktur	4,3	6,9	4,6	5,4	15,5	17,2	15,9	15,0
Jasa	4,3	6,2	5,1	5,2	49,4	49,4	52,7	46,1
PDB	3,3	5,3	4,5	4,3	100	100	100	100

§ Laju pertumbuhan PDB wilayah ini rata rata pertahun 7,4% periode 1970 – 1995 lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dunia 2,9 % dan laju pertumbuhan PDB negara berkembang 4,6 %

Tingkat perkembangan industri manufaktur dapat dilihat dari pendalaman struktur industri itu sendiri. Struktur industri:

1. Ragam produk è barang konsumsi, sederhana, barang konsumsi dg kandungan

    teknologi yanglebih canggih, barang modal,

2. Intensitas pemakain faktor produksiè barang dengan padat karya dan barang

    dengan padat modal

3. Orinetasi pasar è barang domestik & barang ekspor

B.   Pendalaman Struktur Industri.

Pembangunan ekonomi jangka panjang dapat merubah pusat kekuatan ekonomi dari pertanian menuju industri dan menggeser struktur industri yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

Perubahan struktur industri disebabkan oleh

a)    Penawaran aggregatè perkembangan teknolgi, kualitas SDM, inovasi material baru untuk produksi

b)    Permintaan aggregatè peningkatan pendapatan perkapita yang mengubah volume & pola konsumsi

D. Permasalahan dalam Industri Manufaktur

Industri manufaktur di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karena :

Total factor production rendah (Produktivtyas F.P secara parsial maupun total rendah)

1. Keterbatasan teknologi

2. Kualitas Sumber daya Manusia

3. Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta

4. Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan & penelitian dan masih rendah

Masalah dalam industri manufaktur nasional:

1. Kelemahan struktural

Basis ekspor & pasar masih sempitè walaupun Indonesia mempunyai banyak sumber daya alam & TK, tapi produk & pasarnya masih terkonsentrasi :

a. Terbatas pada empat produk (kayu lapis, pakaian jadi, tekstil & alas kaki)
b. Pasar tekstil & pakaian jadi terbatas pada beberapa negara : USA, Kanada,Turki & Norwegia
c. USA, Jepang & Singapura mengimpor 50% dari total ekspor tekstil &pakaian jadi dari Indonesia
d. Produk penyumbang 80% dari ekspor manufaktur indonesia masih mudah terpengaruh oleh perubahan permintaan produk di pasar terbatas

e. Banyak produk manufaktur terpilih padat karya mengalami penurunan harga muncul pesaing baru seperti cina & vietman

f. Produk manufaktur tradisional menurun daya saingnya sbg akibat factor internal seperti tuntutan kenaikan upah

Ketergantungan impor sangat tinggi

1990, Indonesia menarik banyak PMA untuk industri berteknologi tinggi seperti kimia, elektronik, otomotif, dsb, tapi masih proses penggabungan, pengepakan dan assembling dengan hasil:

a. Nilai impor bahan baku, komponen & input perantara masih tinggi diatas

    45%

b. Industri padat karya seperti tekstil, pakaian jadi & kulit bergantung kepada

    impor bahan baku, komponen &  input perantara  masih tinggi.

c. PMA sector manufaktur masih bergantung kepada suplai bahan baku &

    komponen dari LN

d. Peralihan teknologi (teknikal, manajemen, pemasaran, pengembangan

    organisasi dan keterkaitan eksternal) dari PMA masih terbatas

e. Pengembangan produk dengan merek sendiri dan pembangunan jaringan

    pemasaran masih terbatas

Tidak ada industri berteknologi menengah

            a. Kontribusi industri berteknologi menengah (logam, karet, plastik, semen)

                thd pembangunan sektor industri manufaktur menurun tahun 1985 -1997.

            b. Kontribusi produk padat modal (material dari plastik, karet, pupuk, kertas,

                besi & baja) thd ekspor menurun 1985 – 997

            c. Produksi produk dg teknologi rendah berkembang pesat.

Konsentrasi regional

            Industri mnengah & besar terkonsentrasi di Jawa.

2. Kelemahan organisasi

Industri kecil & menengah masih terbelakangèproduktivtas rendahè Jumlah Tk masih banyak (padat Karya)

Konsentrasi Pasar

Kapasitas menyerap & mengembangkan teknologi masih lemah

SDm yang lemah

REFERENSI:

kuswanto.staff.site.gunadarma.ac.id

academia.edu

E. Strategi Pembangunan Sektor Industri

Strategi pelaksanaan  industrialisasi:

1. Strategi substitusi impor (Inward Looking).

Bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan

   

     Pertimbangan menggunakan strategi ini:

§ Sumber daya alam & Faktor produksi cukup tersedia

§ Potensi permintaan dalam negeri memadai

§ Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri

§ Kesempatan kerja menjadi luas

§ Pengurangan ketergantungan impor, shg defisit berkurang

2. Strategi promosi ekspor (outward Looking)

Beorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing.

    Rekomendasi agar strategi ini dapat berhasil :

Pasar harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang ybs baik pasar input maupun output

1. Tingkat proteksi impor harus rendah

2. Nilai tukar harus realistis

3. Ada insentif untuk peningkatan ekspor

Soal-Soal :

1. Laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita, adalah salah satu faktor pendorang dari ..
a. Industrialisasi* b.petumbuhan penduduk c.Inflasi d.Pembangunan

2. Dibawah ini yang tidak termasuk dari permasalahan dalam industri manufaktur adalah ...
a. Keterbatasan teknologi 
b. Keterbatasan dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta
c. Kesempatan kerja menjadi luas*
d. Kerja sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan & penelitian dan masih rendah

3. Dibawah ini merupakan menggunakan pertimbangan strategi substitusi impor (Inward Looking), kecuali ...
a.Sumber daya alam & Faktor produksi cukup tersedia
b.Penambahan ketergantungan impor, sehingga defisit bertambah*
c.Potensi permintaan dalam negeri memadai
d.Sebagai pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri

4. Mengolah output dari sektor pertambangan (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap selanjutnya, adalah pengertian dari ....
a. Pertambangan
b. Industri skunder/manufaktur
c. Proses distribusi
d. Industri primer/hulu*

5. Yang mencakup: industri pembuat modal (mesin), barang setengah jadi dan alat produksi, dan industri hilir yang memproduksi produk konsumsi, merupakan pengertian dari ...
a. Pertambangan
b. Industri skunder/manufaktur*
c. Proses distribusi
d. Industri primer/hulu